Baubau - Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menggelar rapat evaluasi pelaksanaan dan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan Kota Baubau tahun anggaran 2026 di kantor Bappeda Kota Baubau Selasa (11/3/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc didamping Kepala Bappeda Kota Baubau Dr Dahrul Dahlan serta pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Baubau.
Dalam arahannya, Wawali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah menyampaikan apresiasi atas peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Baubau yang akan terus saling berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan rencana aksi rencana aksi tahunan (rat) dalam menurunkan target angka kemiskinan di Kota Baubau tahun 2026 lak baseline kemiskinan Kota Baubau tahun 2024 berada pada angka 7,40%, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 lalu yang berada pada angka 7,53%.
Akan tetapi Kota Baubau masih harus bersaing dengan Kendari dan kota lainnya di Sulawesi dalam hal penurunan tingkat kemiskinan, sehingga tentunya diperlukan strategi dan upaya optimal dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah dalam hal ini tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dituntut untuk membuat terobosan program penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan membutuhkan mensasar masyarakat.
Wa Ode Hamsinah Bolu merasa perlu menggaris bawahi strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan yakni 1) memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan menjaga inflasi, 2) memastikan semua penduduk miskin menerima bantuan sosial dan jaminan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, 3) meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja dan 4) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah berbasis kawasan sehingga terintegrasi dengan pembangunan sdm dan perluasan akses ekonοmi.
”Empat strategi ini akan kita breakdown ke dalam bentuk aksi nyata konkrit yang didasari oleh hasil evaluasi kita pada pencapaian program tahun sebelumnya. Dalam lingkup nasional, pemerintah mengambil langkah besar dalam penguatan data nasional dalam rangka akurasi basis data sosial ekonomi Presiden RI PrabowoSubianto resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional (dtsen) pada tanggal 5 februari 2025 lalu”ujarnya.
Wa Ode Hamsinah mengharapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Baubau agar mampu untuk segera berakselarasi dengan kebijakan nasional dan mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan rencana aksi dan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di daerah.
